Bom Solo, Siapa Diuntungkan?

Aksi bom bunuh diri terjadi pada tanggal 25/9 di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo. Insiden ini hanya menewaskan pelakunya sendiri dan melukai 27 orang. Pada Selasa, 27/9 bahwa dari identifikasi, Mabes Polri memastikan pelaku pemboman tersebut bernama Ahmad Yosepa alias Hayat. Hayat adalah satu dari lima orang DPO kasus pengeboman masjid adz-Dzikra Mapolresta Cirebon pada 15 April 2011, seperti yang telah diumumkan oleh Polri pada pertengahan Juni lalu.

Peristiwa ini terjadi saat terjadi banyak masalah yang menghebohkan negeri ini. Misalnya, masalah korupsi di kemenakertrans, korupsi wisma atlet , hiruk pikuk reshuffle kabinet, dan mafia anggaran. Saat ini , berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia pada bulan September, juga terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga tinggal 37,7%. Semua itu pada akhirnya memunculkan kecurigaan dan tanda tanya seputar peristiwa bom GBIS Solo ini. Berbagai spekulasi pun muncul . Muncul kecurigaan peristiwa ini sudah diskenariokan sebelumnya atau paling tidak terjadi pembiaran.

Hal ini mengingat jauh hari sebelumnya sudah ada informasi intelijen akan terjadi serangan bom. Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan intelijen sebetulnya telah mengetahui gerakan para teroris sejak 14 Agustus 2011 sebelum aksi bom bunuh diri terjadi (antaranews, 26/9). Hal senada dikatakan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di kompleks DPR, Selasa (27/9) menurutnya telah ada informasi intelijen akan adanya aksi-aksi bom bunuh diri dari enam orang yang sudah dipersiapkan sebelum kasus Cirebon. Bahkan, warning terhadap kasus Solo sudah dilakukan. Per tanggal 21 September itu sudah ada informasi intelijen, yang akan menjadikan Solo sebagai Ambon berikutnya” (Kompas.com, 27/9).

Mengegolkan RUU Intelijen?

Muncul pula kecurigaan bahwa bom itu ada kaitannya dengan pembahasan RUU Intelijen yang sedang berjalan di DPR. Termasuk mendorong penambahan wewenang intelijen untuk bisa melakukan penyadapan dan penangkapan. Meskipun hal ini dibantah keras oleh kepala BIN, Sutanto. Namun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, bahwa peristiwa ini sangat mungkin dipakai untuk memperkuat penggolan RUU Intelijen.

Tampak dari pernyataan Kepala BIN yang menyatakan kalau informasi saja tanpa didukung alat bukti lain kan tidak bisa diproses secara hukum. ” Itu kendala, karena itu perlu penguatan hukum di sini sehingga bisa efektif penegak hukum di lapangan dalam menangani masalah teror ini, “ujarnya. (detik.com, 26/9).

Istana juga ingin penguatan intelijen melalui RUU Intelijen. Pemerintah mengeluhkan intelijen tidak memiliki kewenangan penangkapan. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Senin (26/9), menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan penguatan intelijen melalui payung hukum. Upaya preventif yang efektif harus memberikan kewenangan penangkapan kepada intelijen (Mediaindonesia.com, 26/9).

Padahal dalam kasus bom ini hambatan itu tidak ada. Mengingat pelaku bom sudah masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang), yang artinya dia bisa ditangkap kapan saja dan di mana saja bila ditemukan. Apalagi faktanya, dalam penanganan terorisme selama ini, Densus 88 nyaris tanpa hambatan melakukan apapun. Termasuk melakukan penangkapan bahkan menembak mati orang-orang yang baru diduga teroris. Karenanya, tentu adalah wajar kalau muncul anggapan peristiwa ini digunakan untuk kepentingan pengesahan RUU Intelijen itu termasuk pengalihan masalah yang sedang menimpa partai panguasa.

Memang terkait RUU Intelijen itu, kemungkinan besar DPR dan pemerintah sepakat, BIN tidak diberi wewenang menangkap. Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa intelijen hanya bertugas melakukan deteksi dini. Intelijen tidak diberikan hak menangkap karena dikhawatirkan akan mengembalikan ke kondisi masa lalu, dimana intelijen sering dipakai sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dan bukan alat negara (Kompas, 27/9). Intelijen, lanjut Agus, tetap dapat menyadap untuk kepentingan terorisme, separatisme dan spionase. Namun penyadapan itu harus sesuai dengan undang-undang, maksimal dilakukan selama enam bulan dan ada keterlibatan pengadilan.

Namun bukan berarti RUU Intelijen yang sedang dibahas itu tidak perlu dicermati dan diwaspadai. Sebab di dalamnya masih mengandung hal-hal yang perlu dikritisi, seperti adanya kata dan istilah yang tidak jelas dan multi tafsir seperti kata “ancaman keamanan nasional”, “lawan dalam negeri” dan lainnya. Juga dimasukkannya masalah “subversif” di dalam RUU tersebut. Pengertian yang kabur ini sangat mungkin digunakan oleh penguasa sesuai kepentingannya, membungkam suara-suara kritis termasuk penegakan Islam dengan mempersepsikannya sebagai ancaman.

Kita tentu tidak menginginkan kembalinya era orde baru ketika penguasa menggunakan tuduhan subversif , mengancam keamanan nasional untuk memenjarakan, menyiksa, hingga membunuh lawan-lawan politiknya atau pihak-pihak yang mendakwahkan Islam. Jelas ini adalah kemunduran bagi Indonesia. Negara tetangga Malaysia sendiri telah mencabut Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act -ISA) dan Undang-Undang Darurat (Emergency Ordinance - EO). Sebab berdasarkan UU ini , selama 5 dasawarsa, pemerintah Malaysia memenjarakan ribuan pengkritik pemerintah dan anggota kelompok dakwah Islam .

Harus Dikutuk, Merugikan Islam dan Umat Islam

Lepas dari itu semua , peristiwa pemboman ini harus dikutuk. Tindakan keji ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat jelas, syariat Islam dengan tegas melarang melukai apalagi membunuh siapapun tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’iy. Apalagi tindakan itu menimbulkan kematian bagi diri pelakunya sendiri.

Lebih dari itu, peristiwa ini tidak bisa dikatakan untuk memperjuangkan Islam atau demi kepentingan Islam. Jika dikatakan motifnya untuk memperjuangkan Islam, maka faktanya dengan peristiwa seperti ini, Islam justru menjadi bulan-bulanan. Bagaimana mungkin memperjuangkan syariah Islam dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan syariah Islam?

Peristiwa ini juga memperkuat pihak yang ingin menghambat penegakan Islam dan syariah Islam. Dengan alasan pemboman ini , pembenaran terhadap pentingnya program deradikalisasi justru menjadi kuat. Padahal isi dari program ini adalah menyerang ajaran penting Islam seperti syariah Islam, khilafah dan jihad. Termasuk menjustifikasi propaganda untuk meliberalisasi ajaran Islam dan mengebirinya dengan isu-isu Islam moderat atau Islam inklusif (terbuka).

Disamping itu,kekerasan dan terorisme (al-irhab) bukanlah metode yang dibenarkan syariat Islam dalam memperjuangkan tegaknya syariah. Metode untuk itu seperti contoh dari Rasulullah saw adalah dengan dakwah pemikiran dan politik (al-fikriyyah wa al-siyasiyah), tanpa kekerasan (la ‘unfiyah).

Islam juga mengharamkan membunuh manusia baik muslim maupun non muslim tanpa alasan yang haq. Perbuatan itu merupakan kejahatan keji. Firman Allah:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS al-Maidah [5]: 32)

Bahkan di dalam peperangan sekalipun, Rasulullah senantiasa berpesan agar pasukan Islam tidak membunuh wanita, anak-anak dan orang tua, tidak menebangi pepohonan dan tidak merusak tempat ibadah non muslim serta mengganggu para rahib di dalamnya.

Terbukti dalam sejarah bahwa hanya Islam sajalah yang bisa melindungi nyawa manusia baik muslim maupun non muslim. Orang-orang non muslim diberikan kebolehan beribadah dengan bebas. Tempat ibadah merekapun masih tetap eksis di negeri-negeri Islam, padahal sistem Islam (Khilafah Islamiyah) memerintah dan menaungi negeri-negeri itu selama 13 abad.

T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen”. Karena itu demi mewujudkan masyarakat meskipun beragam namun dapat hidup damai, rukun dan harmonis, tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan syariah Islam dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. WalLâh a’lam bi ash-shawâb.

Benteng Umat

Ramadhan telah berlalu. Di tengah kekhusyukan Ramadhan tahun ini umat Islam disuguhi pemandangan yang menyakitkan. Ramadhan yang mestinya menjadi momentum penyatuan umat Islam tidak terjadi. Sebut saja Somalia. Di negeri Muslim Somalia tengah terjadi kelaparan. PBB melaporkan 3,7 juta orang (separuh penduduk) di negara yang berpenduduk 9,3 juta dengan mayoritas Muslim ini dilanda kelaparan.

Tanggapan dari pemerintahan Muslim yang kaya hampir tak berarti. Penguasa Muslim yang menjadi boneka Barat tidak begitu peduli. Mereka lebih memilih membelanjakan harta hasil korupsinya untuk perkara yang tidak penting. Qatar, misalnya, membelanjakan $430 juta untuk membeli suatu hasil karya seni AS. Padahal uang sejumlah itu dapat digunakan untuk memberi makan 4,3 juta orang, tiga kali makan sehari, selama satu bulan penuh (sekali makan perorang Rp 10.000). Sungguh memilukan.

Saat anak-anak binasa karena kekurangan gizi, para penguasa Muslim sibuk membeli bank-bank AS yang bangkrut, membeli vila indah atau klub sepakbola Eropa. Sekadar contoh: Syeikh Mansour membeli Manchester City dengan harga Rp 2,8 triliun, Sulaiman Al-Fahim mengakuisi Portsmout Rp 986,7 milliar, Pangeran Faisal bin Fahd bin Abdullah dari Saudi berniat membeli Liverpool dengan kisaran harga Rp 5,15 triliun! Padahal saat bulan Ramadhan, al-Quran dibaca sampai khatam. Apa yang ada di dada kita saat membaca ayat (yang artinya): Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin(TQS al-Ma’un [107]: 1-3).

Apakah kelaparan yang dirasakan saudara kita di Somalia tidak kita rasakan di sini? Terbayangkah oleh kita rintihan mereka di sana ketika kita sedang makan ketupat dengan lauk-pauknya yang serba mewah? Bukankah Muslim itu saudara Muslim lainnya? Bayangkan, bila umat Islam ini punya khalifah sebagai pemimpin; mereka pasti akan ada yang memperhatikan.

Di tengah kesungguhan kita menjaring Lailatul Qadar, di Amerika Serikat (AS) telah diterbitkan sebuah buku berjudul: We Shall not Forget 9/11, The Kids’ Book of Freedom (Kami Tidak Akan Pernah Lupa 9/11-Buku Bebas untuk Anak-anak), yang ditulis oleh Wayne Bell. Di antara tulisannya berbunyi, “Hai, anak-anakku, yang benar adalah, bahwa inilah tindakan teroris yang dilakukan oleh para ekstremis Islam yang benci akan kebebasan…Mereka adalah orang-orang gila yang membenci cara hidup Amerika, sebab kami orang-orang yang merdeka dan masyarakat kami hidup bebas.”

Padahal hingga sekarang pengadilan tentang hal tersebut belum pernah digelar. Justru banyak peneliti independen dari AS sendiri menyatakan bahwa pelaku peledakan WTC itu adalah AS sendiri. Buku ini sungguh telah melukai perasaan kaum Muslim. Penulisnya dengan sengaja mengobarkan kebencian terhadap Islam. Umat Islam pun tidak bereaksi apa-apa. Diam. Padahal al-Quran menegaskan (yang artinya): Mereka mengharapkan kehancuran kalian. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat (QS Ali ‘Imran [3]: 118).

Di Libya, Qaddafi dengan dukungan Barat, membunuhi rakyatnya sendiri. Namun, rakyat terus berjuang. Di antaranya Hizbut Tahrir sebagai kelompok yang bahkan melakukan perlawanan terhadap kezaliman Qaddafi sejak hari pertama rezim itu berkuasa. Bahkan Hizbut Tahrir telah mempersembahkan sejumlah syuhada dalam menentang kezaliman Gaddafi dan rezimnya itu. Setelah rezim tiran Qaddafi jatuh, negara-negara imperialis mulai bersaing untuk mengeksploitasi minyak Libya. Lagi-lagi, negeri Muslim menjadi rebutan negara penjajah. Mengapa? Sebab, umat Islam tidak memiliki khalifah sebagai benteng yang menjaganya.

Begitu juga di Suriah. Sejumlah ulama senior dan intelektual mengutuk serangan berulang oleh rezim Suriah terhadap rumah-rumah Allah, para ulama dan setiap tempat suci, pada bulan Ramadhan. Penyerangan terbaru dilakukan terhadap ulama senior Suriah, Syaikh Usamah ar-Rifa’i. Sejumlah unjuk rasa antipemerintah dilaporkan terjadi di berbagai tempat di Suriah setelah salat Idul Fitri hari Selasa (30/8). Ribuan orang turun ke jalan-jalan termasuk di Ibukota Damaskus. Namun, pasukan keamanan justru melakukan penembakan yang menewaskan paling tidak tujuh orang. Penguasa Muslim lain membisu terhadap realita ini. Padahal bukankah mereka membaca hadis Rasulullah saw.: “Seorang Mukmin bagi Mukmin lainnya laksana satu bangunan yang saling menopang satu sama lain (Beliau mengeratkan jari-jemari beliau satu sama lain).” (HR al-Bukhari).

Lagi-lagi nyawa umat Islam tertumpah murah. Kita sungguh butuh khalifah yang menjaga kehormatan darah umat Muhammad ini.

Di Indonesia, perbedaan hari Idul Fitri juga mengherankan. Hanya karena suara terbanyak menghendaki lebaran pada hari Rabu (31/8/2011), kesaksian terlihatnya hilal di beberapa tempat oleh sejumlah orang terpercaya dan telah disumpah, justru ditolak. Padahal dengan merujuk pada qawl dan fi’l Rasulullah saw. jumhur ulama menyatakan bahwa kesaksian rukyat hilal awal dan akhir Ramadhan dapat diterima dari seorang saksi Muslim yang adil. Suara mayoritas dan perkataan ahli astronomi mengalahkan hukum syariah. Akhirnya, banyak orang berbuka pada hari selasa, sekalipun shalat Id ikut hari Rabu. Padahal laporan dari beberapa negara lain pun, termasuk Makkah dan Madinah, hilal telah terlihat malam selasa. Belum lagi muncul rumor bahwa Saudi meralat keputusan Idul Fitri pada Selasa (30/8/2011). Hal ini langsung dibantah oleh pihak Saudi. Memang, ada pihak yang tidak menghendaki persatuan kaum Muslim sedunia. Tidak berlebihan bila Dr. Ali Jum’ah, Mufti Agung Mesir, menjelaskan bahwa entitas Zionis berada di belakang rumor ketidakabsahan hilal Syawal, yang dibesar-besarkan oleh media baru-baru ini. Jum’ah mengatakan, “Dunia Islam sangat menginginkan persatuan, bahkan ingin merayakan Idul Fitri yang berkah ini secara serempak di hari yang sama.”

Wajar saja hal ini terjadi, sebab umat Islam tidak memiliki khalifah sebagai pemersatu dan benteng umat.

Berkaitan dengan hal ini kita patut merenungkan sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam/khalifah itu adalah benteng.“ (HR Muslim dalam kitab Shahih Muslim, VI/17).

Imam as-Suyuthi memaknai hadis ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya imam/khalifah itu adalah benteng, maksudnya laksana perisai. Sebab, ia mencegah musuh menyakiti kaum Muslim dan mencegah manusia menyakiti satu sama lain; juga menjaga Islam serta melindungi masyarakat dari kaum kafir dan pembangkang Islam

Harga Tragedi 9/11

Perang di Afghanistan dan Irak telah melemahkan ekonomi makro AS

Peristiwa 11 September 2001, yang dikenal dengan Tragedi 9/11, merupakan ulah Al-Qaeda untuk mencederai Amerika Serikat. Tentu saja, niat itu berhasil. Namun, Osama bin Laden tak pernah membayangkan efeknya. Reaksi Presiden AS ketika itu, George W. Bush, menodai prinsip dasar negeri Paman Sam, menggerogoti perekonomian bangsa itu, serta melemahkan keamanan.

Serbuan ke Afghanistan pasca serangan teroris masih bisa dipahami. Tapi, invasi ke Irak sungguh tak ada kaitannya dengan Al-Qaeda - bagaimanapun kerasnya Bush berupaya mencari-cari hubungannya. Kemudian, perang AS melawan Irak menjadi amat mahal - yang pada awalnya membutuhkan lebih dari US$60 miliar (Rp551,5 triliun).

Ketika saya dan Linda Bilmes menghitung biaya perang yang mesti dikeluarkan AS tiga tahun lalu, angka kasar berada di kisaran US$3-5 triliun. Sejak itu, anggaran kian meningkat. Dengan nyaris 50 persen jumlah tentara yang kembali dan bisa menerima santunan cacat tubuh dan lebih dari 600 ribu veteran yang menjalani perawatan medis, kami menduga bahwa uang bagi tentara yang cacat dan biaya kesehatan akan mencapai sekitar US$600-900 miliar.

Di luar itu, biaya sosial yang muncul seperti tindakan bunuh diri yang diambil oleh para veteran perang (yang beberapa tahun belakangan menyentuh 18 kejadian per hari) dan retaknya rumah tangga tak bisa dihitung secara pasti.

Bahkan, jika Bush mendapatkan maaf atas jasanya menyertakan AS dan negara-negara lain dalam perak melawan Irak, tak ada ampun bagi Bush atas cara yang ia pilih untuk membiayai perang. Sepanjang sejarah, perang Bush itu adalah satu-satunya yang dibiayai sepenuhnya dari pinjaman. Pada saat AS tengah berperang, dengan defisit yang kian meningkat setelah pemotongan pajak di tahun 2001, Bush memutuskan bahwa golongan kaya di negeri itu pantas mendapatkan keringanan pajak.

Hari-hari ini, AS tengah berkutat dengan pengangguran dan defisit. Ancaman yang bisa menjatuhkan AS di masa mendatang dapat dilacak hingga perang di Afghanistan dan Irak. Melonjaknya belanja pertahanan, bersamaan dengan pemotongan pajak, merupakan faktor kunci yang menguak penyebab mengapa AS beringsut dari yang mulanya mencetak keuntungan fiskal hingga 2 persen dari PDB ketika Bush terpilih menjadi dirongrong utang. Belanja langsung pemerintah untuk kedua perang itu mencapai kira-kira US$2 triliun - US$17.000 per keluarga.

Selain itu, saya dan Bilmes menegaskan dalam buku kami yang berjudul “The Three Million Dollar War” (Perang Tiga Juta Dolar) bahwa perang di Afghanistan dan Irak telah melemahkan ekonomi makro AS dan memperuncing defisit serta utang. Kini, gejolak di Timur Tengah memicu membubungnya harga minyak. Bangsa Amerika dituntut mengeluarkan uang lebih banyak demi mengimpor minyak. Padahal, mereka bisa memakai uang itu untuk membeli lebih banyak produk domestik.

Namun, Bank Sentral AS (Federal Reserve) menyembunyikan keburukan itu dengan menciptakan gelembung kredit perumahan yang akhirnya mendorong ledakan konsumsi. Butuh bertahun-tahun untuk mengatasi masalah itu.

Kacau Balau

Ironisnya, perang itu telah bikin keamanan AS (dan dunia) kacau-balau lagi-lagi dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh Bin Laden. Perang yang tak populer akan menyulitkan perekrutan tentara. Tapi, selagi Bush mencoba mengakali Amerika tentang biaya perang, ia tak memberikan sokongan dana cukup bagi para prajurit.

Ia menolak memberikan pengeluaran standar yang dibutuhkan untuk, misalnya, kendaraan lapis baja yang anti-ranjau guna melindungi pasukan. Atau, setidakya, menyediakan cukup tunjangan kesehatan bagi para veteran. Ada pengadilan di AS yang baru-baru ini menyatakan bahwa hak-hak para veteran telah dilanggar. (Hebatnya, pemerintahan Obama meminta bahwa hak veteran mengajukan banding mesti dibatasi!)

Kegagalan militer telah memunculkan kecemasan atas penggunaan kekuatan militer. Dan hal ini cenderung mengancam keamanan Amerika. Namun, kekuatan Amerika yang sejati adalah, melebihi ketangguhan militer dan ekonomi, kekuatan lunaknya: otoritas moral.

Dan, yang satu itu pun telah dilemahkan: seketika setelah AS melanggar hak asasi manusia yang mendasar seperti hak untuk tak mengalami siksaan, dunia sontak mempertanyakan komitmennya kepada hukum internasional.

Di Afghanistan dan Irak, AS dan sekutu-sekutunya tahu bahwa untuk mendapatkan kemenangan jangka panjang, hati dan pikiran harus dicuri. Namun, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan pada awal perang memperumit perang yang telah pelik itu.

Efek samping yang ditimbulkannya dahsyat: lebih dari satu juta warga Irak tewas, langsung atau tak langsung, akibat perang. Menurut beberapa kajian, sekitar 137.000 warga sipil tewas dengan mengenaskan di Irak dan Afghanistan dalam 10 tahun terakhir. Di antara bangsa Irak sendiri, 1,8 juta pengungsi mencari tempat aman dan 1,7 juta lainnya kehilangan tempat tinggal.

Tak semua konsekuensi berujung bencana. Defisit yang dialami Amerika agaknya akan menimbulkan kendala anggaran. Belanja militer AS nyaris menyamai belanja militer dunia jika disatukan dua dekade setelah era Perang Dingin berakhir.

Beberapa peningkatan belanja anggaran ditujukan ke Irak, Afghanistan dan Perang Global Melawan Terorisme. Namun, banyak dana yang terbuang sia-sia demi senjata akan dipakai untuk membinasakan musuh, yang jelas-jelas tak ada. Kini, dana itu akan didistribusikan ulang, dan AS kiranya akan mengeluarkan biaya lebih kecil untuk mengusahakan keamanan dalam negerinya.

Al-Qaeda tak lagi jadi menyembul jadi ancaman besar setelah peristiwa 11 September 10 tahun silam. Namun, harga yang harus dibayar begitu besar. Kita akan hidup dengan warisan yang ditinggalkannya dalam waktu lama. Berpikir sebelum bertindak memang ternyata penting.

Artikel ini diterjemahkan dari laman www.project-syndicate.org